Dinamika Arah Dukungan Partai Demokrat



Penolakan Terhadap Sandiaga Sebagai Cawapres

Dari awal bergabungnya Demokrat dengan Gerindra pun tarik ulur sebab hingga deklarasi Prabowo Sandi menjadi Calon Presiden-Cawapres hanya oleh PAN, PKS tanggal 9 Agustus 2018. Demokrat tidak nampak hingga pada proses deklarasi larut malam di rumah pribadi Prabowo Subianto Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan.

Keesokan harinya Demokrat menentukan untuk bergabung bersama Prabowo Sandi. Keputusan Partai Demokrat untuk mengusung Prabowo Sandiaga Uno diambil saat Rapat Majelis Tertinggi Partai Demokrat di Mega Kuningan, Jakarta. Tanggal 10 Agustus 2019 sehari setelah deklarasi Prabowo Sandiaga Uno. Hal ini menimbulkan banyak sentiment negative bahwasannya Demokrat ngotot memastikan AHY sebagai Cawapres yang dipasangakan dengan Prabowo Subianto yang menimbulkan tarik ulur dukungan partai berlambang mercy tersebut. Sementara hal berbeda disampaikan oleh petinggi Partai Demokrat bahwa, partai mempunyai hitungan-hitungan hasil survey yang selalu menjadi patokan, yang mana hasil survey tersebut menunjukan elektabilitas Sandiaga Uno masih sangat rendah.Hal ini yang menjadi pertimbangkan Partai Demokrat apabila Prabowo enggan mencari pendamping selain Sandiaga Uno.

Sebenarnya banyak juga partai koalisi yang memberikan nama untuk berpasangan dengan Prabowo. Seperti PKS mengusulkan Ahmad Heryawan, Emil Salim Segaf AL Jufri. PAN mengusukan Zulkifli Hasan. Diluar dari partai seperti Ustad Abdul Somad (UAS), Anies Baswedan dan Jend (purn). Gatot Nurmantyo.

Talik ulur pendamping Pasangan Cawapres Prabowo pun dideklarasikan larut malam itu rumah pribadi Prabowo Subianto Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan. Deklarasi ini pun disambut sorak para pendukung maupun awak media yang menanti di depan rumah Prabowo Subianto, seperti layaknya sudah akan menang nanti saat tampil muncul wajah Sandiaga yang santer beberapa hari dibicarakan hingga pada sentiment negative terkait mahar politik yang dituduhkan kepada Gerindra.

Isu Mahar Politik

Sentimen negative terhadap adanya mahar politik ini diungkapkan oleh Andi Arief bahwasanya Sandiaga membayar 500 Milliar kepada Partai PAN-PKS yang ditweet melalui akun twitternya bahwa informasi mahar ini didapatkan dari tim kecil

"Soal Mahar ke PKS dan PAN masing-masing 500 M ini penjelasan Saya: Sekjen Hinca, Waketum Syarief Hasan dan sekrt Majelis tinggi partai Amir Syamaudin mendapat penjelasan itu langsung dari tim kecil Gerindra Fadli zon, Dasco, Prasetyo dan Fuad Bawazier 8 Agustus 2018 pk 16.00," cuit Andi hari Sabtu (11/8) melalui akun Twitternya. 

Dan Andi Arief juga mengatakan bahwa mahar 500 juta ini merupakan perintah dari Partai Demokrat untuk  mengangkat isu mahar ke publik. Dia pun tidak takut terhadap konsekuensi hokum yang akan menimpahnya sebab dia berdalih bahwa apa yang disampaikan merupakan fakta yang terjadi. Isu ini menggemparkan seluruh media bahkan memunculkan spekulasi bahwa Demokrat tidak akan bergabung bersama PAN-PKS mengusung Prabowo Sandi. Tetapi sehari setelah deklarasi PAN PKS bersama Prabowo Sandiaga hal tak terduga dilakukan Partai Demokrat yaitu memutuskan bergabung bersama Prabowo Sandiaga Uno.

Isu dan tuduhan yang dilontarkan oleh Andi Arief ini kemudian ditampik oeh Sandiaga Uno bahwasanya mahar itu tidak benar adanya pada acara ILC Selasa 15/8/2018


                 Ada dinamika, ada suasana yang cair, tapi akhirnya semua sepakat, pada kepentingan yang berpihak kepada rakyat. "Tentunya ada bumbu-bumbu cerita seperti itu (soal mahar Rp 500 m), tapi saya pastikan itu tidak akurat, banyak spekulasinya, nanti saya persilahkan rekan-rekan di sini untuk meluruskannya," kata dia.


Bantahan juga dilontarkan oleh PKS melalui Wasekjen PKS Abdul Hakim yang mengatakan bahwa tuduhan terhadap PKS adalah tidak pantas dikutip dari news.detik.com


"Kami sedang perjuangkan aspirasi ulama dan umat. Sesuatu yang tidak pantas tuduhan tersebut dialamatkan kepada PKS," ujar Wasekjen PKS Abdul Hakim saat dimintai konfirmasi, Rabu (8/8/2018).

Demikian juga dengan PAN yang merasa bahwa ada ketidakpuasaan dalam hal penentuan cawapres. Kesempatan berbeda melalui beberapa sumber media Fadli Zon pun mengatakan bahwa 500M hanya lah brainstroming serta juga sebagai peluang-peluang logistic.

Kisruh 500M ini pun dilaporkan oleh Federasi Indonesia Bersatu ke Bawaslu dengan nomor laporan 01/LP/PP/RI/00.00/VIII/2018. Namun Bawaslu memutuskan bahwa tidak ada dugaan pelanggaran pemilu dalam kasus tersebut. Dan saksi penting yang pemicu utama isu 500M itu tak pernah menghadiri panggilan terkait dengan isu 500M tersebut.

Sementara kalau kita lihat rilis dana kampanye oleh  BPN Prabowo Sandi Total dana kampanye BPN Prabowo - Sandiaga mencapai Rp 213,2 miliar yang kalah jauh dari laporan dana kampanye TKN 606 miliar.

Cuitan Para Petinggi Partai Demokrat

Tweet War sering sekali dilakukan oleh petinggi Partai Demokrat. Salah satunya adalah Andi Arief dan apapun yang ditweet oleh Andi Arief berujung pada kegaduhan antar partai pendukung BPN maupun terhadap lawan dari TKN Jokowi Amin. Dari tweet mahar 500M yang dituduhkan kepada Prabowo maupun koalisi PKS-PAN seperti cuitan diatas. Tuduhan terhadap 7 kontainer berisi surat suara yang dicoblos untuk pasangan Jokowi Amin.

Akhir-akhir ini para petinggi PD mulai melancarkan serangan seakan-akan ingin menarik diri secara perlahan untuk berbalik arah mendukung Pak Jokowi. Ini yang coba penulis analisa melalui tingkah laku para petinggi PD walau kemudian muncul bantahan-bantahan di media oleh Jansen Sitindon yang mengatakan bahwa PD sudah sangat all out memenangkan Prabowo hal ini dibuktikan dengan turunnya elektabilitas PD karena masyarakat menilai PD mendukung khilafa dan ada 2 juta suara PD di daerah minoritas yang lari.

“Partai Demokrat itu satu-satunya partai dikoalisi 02 yang mengalami penurunan suara yang signifikan karena isu politisasi agama yang cukup keras itu tadi khilaf dan lainnya itu yang paling kena dampaknya itu Partai Demokrat” ucapnya saat dialog AKI Malam, tvone (8/6/9)

Sementara itu, baru-baru ini heboh dan menjadi pembahasan oleh media nasional terkait tweet salah satu petinggi PD yaitu Rachland Nashidik yang meminta supaya Prabowo membubarkan koalisi partai politik. Kemudian diberikan klarifikasi oleh Jansen bahwa memang di dalam aturan tidak ada pengertian yang jelas sebab pemilu usai ya setelah tanggal 22 Mei 2019 saat diumumkan oleh KPU ujar dia melalui sambungan telepon pada acara Prime Time News Metro TV.

Tweet @rachlanNashidik salah satu petinggi PD pada 8 Juni 2019
                                   

Sementara itu, diketahui Rachland meminta supaya Prabowo membubarkan koalisi partai politik dan kemudian di berikan klarifikasi oleh Jansen bahwasannya memang didalam aturan tidak ada pengertian yang jelas sebab pemilu usai ya setelah tanggal 22 Mei 2019 saat diumumkan oleh KPU pada acara Prime Time News Metro TV.

Tweet @RachlanNashidik, 8 Juni 2019
                                             

Berkaitan dengan hitung-hitungan yang disampaikan oleh Jansen diatas, memang hitung-hitungan Partai Demokrat ini mengacu selalu pada survey dan faktanya memang merosot hingga 2 persen suara partai demokrat. Berikut ini hasil survey perbandingan suara periode sebelumnya dan periode sekarang. 

                                    
                                   Sumber: Kompas.com

Red Carpet For AHY

Kontroversi ini semakin nampak dengan maneuver-manuver politik yang dibungkus dengan istilah “silaturahmi” ala AHY.

Karpet merah ini jelas terlihat seperti ulasan diatas dan seperti apa yang disampaikan oleh Ferdinand Hutahean bahwa Partai Demokrat punya agenda pada 2024 untuk dijual nanti melalui kedekatan Demokrat dan Pak Jokowi dengan mempersiapkan AHY dan demokrat untuk merebut kekuasaan sebab Jokowi sudah memasuki periode kedua.

“Kita punya sesuatu yang harus kita persiapkan untuk AHY yang akan tarung di tahun 2024” ujarnya pada wawancara kabar siang tvone

Dengan melihat ada beberapa kali safari politik AHY ke beberapa tokoh penguasa seperti Jokowi dengan menggunakan mobil berplat B 2024 AHY hal ini mengundang banyak tafsir salah satunya yaitu AHY sedang berusaha mencari peluang dengan mendekati petahana. Hal lain juga dilakukan dengan bersafari ke kediaman Megawati juga B.J Habibie walau ada istilah “silaturahmi di bulan suci” 

Dalam politik tidak ada tafsir tunggal sebabnya tidak ada yang salah sebenarnya sebab dilain sisi pesan AHY juga merupakan bagian memberikan angin segar agar politik jangan terlalu membuat baper.

Timbul pertanyaan kenapa AHY yang selalu di undang bukan SBY?
Penulis mengutip pernyataan dari Adi Prayitno Analis Politik UIN Syarif Hidayattulah dalam wawancara Sapa Indonesia Pagi di Kompas tv

“AHY bukan hanya soal komandan KOGASMA tapi AHY adalah representasi dari anak biologis SBY plus anak ideologis dari Partai Demokrati.”

Satu sisi kita melihat bahwa kehadiran AHY ini memberikan kesejukan dari panasnya politik tanah air tetapi juga jalan lain melalui kedekatan partai dan silaturahmi agar AHY bisa masuk dalam kabinet Jokowi-Amien. Ketika AHY bisa masuk ke kabinet maka peluang elektabilitas pun bisa dibangun dengan menunjukan kinerjanya sebab kalau mau membandingkan kinerjanya saat ini belum begitu kuat.

Pertemuan Jokowi dan AHY sebelumnya berlangsung Kamis, 2 Mei 2019, di Istana Merdeka. Pertemuan tersebut menjadi sorotan lantaran Demokrat masih berada di Koalisi Indonesia Adil Makmur pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Namun elite Demokrat menyatakan AHY menemui Jokowi dalam kapasitas pribadi. Pertemuan berikutnya terjadi pada 22 Mei 2019 di Istana Bogor, sehari setelah pengumuman hasil pemilu oleh KPU. Hal ini pun memunculkan banyak hujatan kepada Partai Demokrat hingga akhirnya klarifikasi dilakukan oleh SBY. 

Berikut ini klarifikasi SBY terkait pertemuan AHY dan Jokowi.




Sebenanrya kita melihat bahwa Partai Demokrat ini selalu mengambil posisi sebagai partai penyeimbang dan itu merupakan ciri khas dari Partai Demokrat. Dengan irisan politik yang rasional dengan menggunakan banyak indikator sebelum bertindak. 

Pertemuan-pertemuan ini menunjukan ada strategi besar yang sedang dibangun Partai Demokrat sebab ketika SBY dan AHY berusaha menyejukan para pendukung akar bawah tetapi nampak beberapa statement dari petinggi partai yang mengatakan bahwa menyiapkan jalan bagi AHY untuk 2024.

Peluang AHY mungkin ada tetapi pastinya akan mendapatkan reaksi dari partai pendukung Jokowi yang memang all out untuk kemenangan Jokowi Amien. Semua tergantung pembisik Jokowi. 


Referensi:
















Komentar

Postingan populer dari blog ini

Indonesia & Buah

Membongkar Isi UU 21 Otonomi Khusus Papua (Affirmative Action 14 Kursi Orang Asli Papua di Parlemen)

Membangun Papua Untuk Orang Papua