Kebijakan Publik Dalam Ranah Politik
Beberapa waktu lalu pembahasan
dikelas mengenai etika publik. Saya berbicara berdasarkan materi yang diberikan
oleh dosen saya. Topik yang saya bawakan sangat menarik sekali yaitu bicara
tentang kebijakan publik yang beretika artinya kebijakan untuk kepentingan umum
bukan golongan atau pribadi. Istilahnya jangan bagi-bagi kue untuk orang
tertentu saja. Karena faktanya kekuasaan membuat orang lupa segalanya. Mau lagi
dan lagi….
Ketika berbicara tentang
kebijakan maka tidak terlepas dari tuntutan lingkungan atau tuntutan masyarakat
(eksternal) baik aspirasi maupun terobosan seorang pejabat publik melalui
aturan-aturan. Contohnya lihat saja kebijakan Presiden terkait BBM satu harga
di Papua. Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang menjadi
perbincangan sampai hari ini karena langkah yang berani dibandingkan beberapa
pemimpin dinegeri ini.
Saya mencoba menganalisis
berdasarkan mata kuliah saya tentang administrasi publik, ada paradigma dari
para tokoh tentang lokus dan fokus dari administrasi publik. Dari awal penggabungan
politik hingga mencoba dipisahkan tetapi ujungnya kebijakan dan politik adalah
dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dan fungsinya kan sama. Pembuat kebijakan adalah tupoksi dari legislative karena
mereka merupakan penyambung lidah masyarakat. Mereka yang duduk di legislatif lahir
dari ramuan partai politik untuk mendapatkan kursi disana. Secara otomatis ada
mahar yang harus dibayar kepada partai politik tapi saya tidak akan membahas
berapa besaran mahar disini karena saya bukan orang politik saya hanya pelayan
masyarakat. Mahar politik dari mana kalau uang mereka sudah habis-habisan untuk
kampanye? Yaa bukan hal baru menurut saya, yaitu melalui titip kegiatan
disetiap instansi kemudian membuat laporan fiktif (fakta di salah satu dinas
dan anggota DPR) dengan membuat laporan kegiatan yaitu proposal bantuan dana
(saya membantu membuatnya). Loh kok saya bantu? Saya mau bilang bahwa
pemerintahan ini ibarat sebuah jaring laba-laba ke kiri salah ke kanan juga
salah. Dan hal semacam ini terjadi disetiap akhir penutupan anggaran.
Kebijakan untuk kepentingan
pribadi atau golongan nyatanya masih ada sampai hari ini.
Ada satu pertanyaan menarik
dalam
pembahasan waktu, ada teman saya bertanya,” politik itu kan kotor bagaimana
memisahkan politik supaya kebijakan tepat sasaran”
Saya rasa politik itu tidak kotor
tapi ada sistem dalam politik melalui partai yang kurang tepat, karena seperti
yang saya tulis diatas bahwa mahar untuk maju atau disusung sangatlah mahal. Nah
karena mahal maka ketika orang tersebut terpilih dan duduk enak mereka akan
menggunakan segala cara untuk bisa mengembalikan modal tadi. Makanya saya
termasuk orang yang setuju agar partai politik dibiayai oleh negara. Bayangkan saya
sudah habis-habisan untuk kampanye kira-kira lah saya habis 5 Milliar…lalu saya
hanya duduk diam begitu saja setelah terpilih? Tidak pastinya.
Kebijakan tidak bisa terlepas
dari politik karena kebijakan itu lahir dari orang politik. Gubernur itu lahir
dari ramuan politik walau pada ranah eksekutif tanpa partai politik dia gak
bisa jadi gubernur.
Hanya saja sekarang bagaimana
setiap manusia itu kembali pada hati nurani untuk mengabdi kepada masyarakat
menjadi pelayan masyarakat sehingga kebijakan pun untuk kepentingan masyarakat
bukan pribadi atau golongan. Suara rakyat diberikan tidak lain adalah supaya
ada perubahan kebijakan yang lebih tepat. Segala macam urusan dinegara ini akan
baik, negara akan maju kalau orangnya tepat dan punya hati untuk masyarakat. Berapa
banyak gubernur yang terpilih lalu mulai mempermainkan kekuasaanya? Lihat si A
naik eh kok seluruh pimpinan OPD adalah orang yang satu suku? loh kok adiknya
si gubernur yang menang tender terus? Nah seperti begitu.
Kalau mau lihat kebijakan yang
paling bagus adalah pihak swasta walaupun mahal tapi fasilitas lengkap? Kok negeri
malah lebih bobrok??? Kan aneh. Muncul stigma bahwa ada permainan uang didalam
artinya uangnya dipake sembarangan saja.
Legislative, Eksekutif, dan Yudikatif
harus benar-benar paham terkait hal ini. Karena kebijakan yang salah
berimplikasi terhadap penyalahgunaan wewenang dan pastinya merugikan negara
ini. Politik itu baik kalau orangnya juga paham konteksnya sehingga kebijakan
yang dikeluarkan tepat tanpa merugikan satu dan lainya serta kebijakan itu
adalah solusi bukan masalah baru yang ditimbulkan.
Komentar
Posting Komentar