Kebijakan Publik Dalam Ranah Politik

Kebijakan Publik Dalam Ranah Politik

Beberapa waktu lalu pembahasan dikelas mengenai etika publik. Saya berbicara berdasarkan materi yang diberikan oleh dosen saya. Topik yang saya bawakan sangat menarik sekali yaitu bicara tentang kebijakan publik yang beretika artinya kebijakan untuk kepentingan umum bukan golongan atau pribadi. Istilahnya jangan bagi-bagi kue untuk orang tertentu saja. Karena faktanya kekuasaan membuat orang lupa segalanya. Mau lagi dan lagi….

Ketika berbicara tentang kebijakan maka tidak terlepas dari tuntutan lingkungan atau tuntutan masyarakat (eksternal) baik aspirasi maupun terobosan seorang pejabat publik melalui aturan-aturan. Contohnya lihat saja kebijakan Presiden terkait BBM satu harga di Papua. Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang menjadi perbincangan sampai hari ini karena langkah yang berani dibandingkan beberapa pemimpin dinegeri ini.

Saya mencoba menganalisis berdasarkan mata kuliah saya tentang administrasi publik, ada paradigma dari para tokoh tentang lokus dan fokus dari administrasi publik. Dari awal penggabungan politik hingga mencoba dipisahkan tetapi ujungnya kebijakan dan politik adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dan fungsinya kan sama. Pembuat kebijakan adalah tupoksi dari legislative karena mereka merupakan penyambung lidah masyarakat. Mereka yang duduk di legislatif lahir dari ramuan partai politik untuk mendapatkan kursi disana. Secara otomatis ada mahar yang harus dibayar kepada partai politik tapi saya tidak akan membahas berapa besaran mahar disini karena saya bukan orang politik saya hanya pelayan masyarakat. Mahar politik dari mana kalau uang mereka sudah habis-habisan untuk kampanye? Yaa bukan hal baru menurut saya, yaitu melalui titip kegiatan disetiap instansi kemudian membuat laporan fiktif (fakta di salah satu dinas dan anggota DPR) dengan membuat laporan kegiatan yaitu proposal bantuan dana (saya membantu membuatnya). Loh kok saya bantu? Saya mau bilang bahwa pemerintahan ini ibarat sebuah jaring laba-laba ke kiri salah ke kanan juga salah. Dan hal semacam ini terjadi disetiap akhir penutupan anggaran.

Kebijakan untuk kepentingan pribadi atau golongan nyatanya masih ada sampai hari ini.

Ada satu pertanyaan menarik
dalam pembahasan waktu, ada teman saya bertanya,” politik itu kan kotor bagaimana memisahkan politik supaya kebijakan tepat sasaran”

Saya rasa politik itu tidak kotor tapi ada sistem dalam politik melalui partai yang kurang tepat, karena seperti yang saya tulis diatas bahwa mahar untuk maju atau disusung sangatlah mahal. Nah karena mahal maka ketika orang tersebut terpilih dan duduk enak mereka akan menggunakan segala cara untuk bisa mengembalikan modal tadi. Makanya saya termasuk orang yang setuju agar partai politik dibiayai oleh negara. Bayangkan saya sudah habis-habisan untuk kampanye kira-kira lah saya habis 5 Milliar…lalu saya hanya duduk diam begitu saja setelah terpilih? Tidak pastinya.
Kebijakan tidak bisa terlepas dari politik karena kebijakan itu lahir dari orang politik. Gubernur itu lahir dari ramuan politik walau pada ranah eksekutif tanpa partai politik dia gak bisa jadi gubernur.

Hanya saja sekarang bagaimana setiap manusia itu kembali pada hati nurani untuk mengabdi kepada masyarakat menjadi pelayan masyarakat sehingga kebijakan pun untuk kepentingan masyarakat bukan pribadi atau golongan. Suara rakyat diberikan tidak lain adalah supaya ada perubahan kebijakan yang lebih tepat. Segala macam urusan dinegara ini akan baik, negara akan maju kalau orangnya tepat dan punya hati untuk masyarakat. Berapa banyak gubernur yang terpilih lalu mulai mempermainkan kekuasaanya? Lihat si A naik eh kok seluruh pimpinan OPD adalah orang yang satu suku? loh kok adiknya si gubernur yang menang tender terus? Nah seperti begitu.

Kalau mau lihat kebijakan yang paling bagus adalah pihak swasta walaupun mahal tapi fasilitas lengkap? Kok negeri malah lebih bobrok??? Kan aneh. Muncul stigma bahwa ada permainan uang didalam artinya uangnya dipake sembarangan saja.


Legislative, Eksekutif, dan Yudikatif harus benar-benar paham terkait hal ini. Karena kebijakan yang salah berimplikasi terhadap penyalahgunaan wewenang dan pastinya merugikan negara ini. Politik itu baik kalau orangnya juga paham konteksnya sehingga kebijakan yang dikeluarkan tepat tanpa merugikan satu dan lainya serta kebijakan itu adalah solusi bukan masalah baru yang ditimbulkan.

Popular posts from this blog

OTSUS PAPUA: Tuntutan atau Keberpihakan