Menilik Ekonomi di Pedesaan



Sensus penduduk terakhir menunjukan bahwa penduduk Indonesia mulai berpindah tempat tinggal ke perkotaan. Kemiskinan dan ketertinggalan membuat orang meninggalkan desa, padahal potensi kemajuan Indonesia ada di desa. Tidak keliru apabila pemerintah ingin membangun Indonesia dari desa.  Dana desa disiapkan untuk membuat orang tertarik dan bisa mengembangkan desa. 

Kita mempunyai 74.744 desa, tidak ada
satu desa yang mempunyai karakter sama, dari semua desa itu ada satu yang bisa disamakan yaitu 89% hidup masyarakatnya bercocok tanam.

Desa yang maju yaitu desa yang mampu menghasilkan produk tertenu dengan skala ekonomi yang cukup sehingga terintergrasi sampai pengolaan sarana pasca panen. Pendapatan rata-rata 2 juta tapi memang harus kita akui bahwa masih banyak desa-desa yang tidak bergantung pada produk unggulan tertentu sehingga skala ekonominya kecil sehingga tidak bisa dimasukan sarana pasca panen ke desa tersebut. 

Penyaluran dana desa sejauh ini di pantau cukup lancar namun sejauh ini masih dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur tetapi diharapkan juga agar dapat dipergunakan untuk pemberdayaan ekonomi seperti pembentukan BUMDES. Dengan desa yang skala ekonominya kecil harus dibuat menjadi desa yang mempunyai produk unggulan dengan skala ekonomi yang cukup sehingga sarana pasca panen bisa masuk. 

Di desa (dana yang dipergunakan mencakup) 17 kementerian yang terkait maka ego sectoral perlu sekali untuk ditiadakan sehingga ada sinergis yang terbangun. Pemerintah mempunyai kekurangan dalam membangun desa terutama sarana pasca panen maka perlu sekali melibatkan seluruh stakeholders, anak bangsa terutama para pengusaha (swasta) agar desa terintegrasi sampai sarana pascapanen. 

Niat pemerintah sangat baik untuk membantu desa yang sudah lama tertinggal, cuma mari kita perhatikan ciri-ciri desa yang mana masyarakatnya bekerja untuk sekedar hidup, angka kemiskinan relative tinggi, pendidikan rendah, jenis pekerjaan ya pertanian. Jadi, kalau kita buat planning harus memperhatikan model lapangannya seperti apa. 

Dana desa tahun 2015 sekitar 21 T, 2016 sekitar 47 T, 2017 81 T, 2018 sekitar 104 T totalnya 253 T. nah, tentunya kita harapkan terpanggil pengusaha daerah untuk membangun desa one village one product. 

14% kemiskinan di desa makanya harus ada afirmatif action. Politik negara mengenai desa mendua dalam artian sudah benar tidak menyeragamkan desa. Jadi politk negara sudah benar melalui pengakuan terhadap lokal wisdomnya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana mengelolanya karena rumitnya mengelola dana desa. Desa sudah kemasukan unsur yang berbau politik terus-menerus dengan dana yang begitu besar. Kekuatan politik tertentu yang membentuk LSM dan sebagainya. 

Ada seperti demikian! 

Tujuan utama adalah membangun masyarakat desa, membangun orangnya. Dana desa sebaiknya untuk pendidikan, kesehatan dan insfrastruktur.

Untuk menghindari hal tersebut maka perlu sekali adanya komitmen dari seluruh pihak terkait di negara ini. Makanya peran media sangatlah penting karena ketika media banyak memberitakan hal ini maka susah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Untuk dana pendidikan di desa sudah cukup besar dari beberapa kementerian sekitar 20% dari APBN. Ada KIP, KIS yang bisa masyarakat dapatkan. 

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Jumlah Bumdes tahun 2015 sekitar 12.115 unit. Disisi lain untuk mengefisienkan anggaran maka pemerintah melakukan pemangkasan serta penundaan penyaluran dana alokasi umum 2016 sebesar  19 T untuk 169 pemerintah daerah, pemangkasan transfer daerah APBN 2016 sekitar 72,9 T. Melihat angka ini maka dana desa harusnya bisa dimanfaatkan.

Kita ketahui bahwa desa bukan hanya memproduksi pertanian seperti di Bali lebih pada budaya, nah ini yang perlu sekali untuk dipelajari sehingga program yang direncanakan di desa lebih tepat sasaran. 

Kalau mau menyukseskan dana desa ada 4 faktor yang harus diperhatikan:
1. Pembangunan kelembagaan pemerintah desa
2. SDM pemerintahan desa dan masyarakat
3. Pembangunan fisik infrastruktur desa
4. Kapasitas ekonomi pedesaan.

Coba kita lihat Papua, kalau bicara soal duit ya besar sekali sekitar 40 T sejak 2001 cuma untuk 4 juta orang Papua tapi orang Papua sendiri merasa sengsara.

Banyak sekali tantangan yang dihadapi, dana juga tidak begitu mencukupi maka perlu sekali terobosan yaitu membangkitkan seluruh optimisme dari stakeholders, kalau kita berawal dari sikap pesimis maka kita tidak akan pernah mulai. Kalau kita lihat daerah Transmigrasi dahulu semua orang pasti skeptis tapi sejarah membuktikan dengan segala bukti bahwa transmigrasi membantu menumbuhkan ekonomi di luar Jawa. 

Sekarang ada 2 Ibukota provinsi asalnya dari daerah transmigran ada 148 anggota kabupaten/kota asalnya transmigran, 1114 kota mandiri asal transmigran. Dan itu semua bisa dengan segala keterbatasan tinggal disempurnakan. Kekuatan lokal, dunia usaha perlu sekali bersinergis. 

Apabila desa bila berproduksi sesuai dengan potensinya dan tentunya bisa dipasarkan otomatis punya daya beli. Dengan adanya daya beli maka pengusaha pasti mau masuk. Sekarang adalah bagaimana desa itu membuat kita tertarik untuk kembali pulang dan membangun desa dalam hal ini kita berbicara mengenai para pengusaha.

Di desa ada 100 juta angkatan kerja lebih kalau 2 juta rata-rata income mereka maka ada sekitar 200 M uang yang beredar setiap bulan di desa. Akan ada banyak pabrik, impor dan sebagainya. Desa yang sukses sudah banyak dan sudah terintegrasi, walaupun ada missing linknya. 

Persoalan pasti banyak tapi optimisme akan membuat kita kerja terus.

Popular posts from this blog

OTSUS PAPUA: Tuntutan atau Keberpihakan

Kebijakan Publik Dalam Ranah Politik