Mungkin Papua HARUS MERDEKA ?
Ironi dan anomali di
Papua terjadi ketika Papua memutuskan bergantung dengan NKRI ( Negara Kesatuan
Republik Indonesia ) melalui Penetuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1960 silam
rakyat Papua jelas menginginkan kehidupan yang lebih baik.
Namun mimpi tersebut
meleset karena negara memperlakukan mereka dengan tidak semestinya.
Meski pemerintahan terus
berganti namun Papua tetap seperti anak tiri yang amat minim merasakan sentuhan
pembangunan, tak mengherankan jika Papua terus melarat dan terbelakang. Lebih
ironisnya Papua berkembang dalam kemiskinan dengan modal SDA (Sumber Daya Alam)
yang berlimpah ruah diatas tananya sendiri untuk bergelimang kesejaterahan.
Tiada yang meragukan kekayaan alam dari bumi Papua dari hasil hutan, hingga
beragam jenis tambang.
SEMUA ADA..
Namun segala macam
kekayaan alam itu lebih banyak dinikmati orang luar bukan orang Papua yang
sebenarnya paling berhak sebagai penikmat. Itulah kesalahan negara yang puluhan
tahun dipelihara, harus kita katakan bahwa selama ini negara terjebak dalam
kekeliruan dalam mengelolah SDA Papua.
Mereka selalu menyuarakan
bahwa Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI, merupakan wilayah
yang harus dipertahankan mati-matian.
Faktanya Papua terus
diperlakukan berbeda ketimbang provinsi yang lainnya. Kini cara pandang negara
terhadap Papua mulai berubah. Negara betul-betul menempatkan Papua sebagai anak
kandung bukan lagi anak tiri atau anak pungut.
Sebagai anak kandung maka
haruslah ikut menikmati kue pembangunan yang sama dengan wilayah lainya.
Pendekatakan negara terhadap Papua juga mulai bergeser dengan kecenderungan
melalui pendekatakan keamanan berubah menjadi pendekatan kesejaterahan.
Pemerintah sadar betul bahwa kesenjangan pembangunan saat ini telah mematik
perlawanan dari sebagian rakyat Papua.
Kita mengapresiasi dan
mendukung penuh kebijakan baru pemerintah terhadap Papua.
Terlebih lagi political
will itu tak sekedar kata-kata tetapi langsung direalisasikan dilapangan.
Keputusan pemerintah
untuk menyamakan harga premium di Papua ialah salah satunya. Sulit diterima
dengan akal sehat bahwa selama puluhan tahun rakyat Papua harus membayar harga
BBM puluhan kali lipat ketimbangan daerah lain padahal mereka sama sebagai
warga negara RI. Bagaimana keadilan seluruh rakyat Indonesia kalau harga bensin
di Nduga Papua 60 ribu sampai 100ribu per liter. Belum semen.
Dimana keadilan?
Bayangkan dulu subsidi
BBM diera Presiden SBY sebesar Rp 300 triliun, tetapi kesenjangan terjadi
begitu luar biasa, pemerintah harus memuji sikap rakyat Papua yang diam saja
meski harus membeli BBM dengan harga selangit. Itulah yang sempat disindir oleh
Presiden Jokowi bahwa di jawa hanya naik Rp. 1000, saja didemo selama 3 bulan
sementara di Papua harga BBM Rp. 60.000 selama bertahun-tahun tidak ada yang
demo. Dalam pemerintahan Presiden Jokowi
hanya dengan Rp. 800 miliar bisa mengatasi masalah BBM di Papua.
Kita juga menaruh hormat
dengan langkah pemerintah menggenjot infrastruktur jalan di Papua lewat proyek
transpapua.
Itulah solusi yang
menggerakan perekonomian, membuka akses yang lebih mudah dan pada ujungnya
menciptakan kesejaterahan. Demikian juga proyek elektrivikasi di Papua dengan
tidak tanggung-tanggung pemerintah mengupayahkan seluruh distrik di Papua
terang benderang pada tahun 2019.
Memang masih banyak yang
harus dibuat oleh pusat agar Papua bangkit dari keterbelakangan.
Pembangunan di bidang
pendidikan dan kesehatan juga amat mendesak untuk dioptimalkan. Namun yang
pasti apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan pemerintahannya adalah awal
yang baik. Untuk memaksimalkan
pembangunan di Papua negara tak cukup hanya menggelontorkan triliunan dana
Otonomi Khusus, pengawasan agar dana setinggi langit itu tepat sasaran
merupakan keniscayaan.
Membangun Papua juga
perlu keterlibatan langsung dari petinggi negara sehingga rakyat Bumi
Cenderawasih betul-betul merasakan adanya perhatian.
Kita yakin asalkan
langkah itu dilakukan secara konsisten, ironi dan anomali di Papua akan menjadi
cerita lama serta dengan kepedulian maksimal pula yang dibutuhkan rakyat
dikawasan terpencil lainnya.
Ya Papua harus MERDEKA
dari KEMISKINAN, KEBODOHAN serta KETERTINGGALAN.
Komentar
Posting Komentar