Mungkin Papua HARUS MERDEKA ?

sumber foto:

 

Ironi dan anomali di Papua terjadi ketika Papua memutuskan bergantung dengan NKRI ( Negara Kesatuan Republik Indonesia ) melalui Penetuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1960 silam rakyat Papua jelas menginginkan kehidupan yang lebih baik. 

Namun mimpi tersebut meleset karena negara memperlakukan mereka dengan tidak semestinya. 

Meski pemerintahan terus berganti namun Papua tetap seperti anak tiri yang amat minim merasakan sentuhan pembangunan, tak mengherankan jika Papua terus melarat dan terbelakang. Lebih ironisnya Papua berkembang dalam kemiskinan dengan modal SDA (Sumber Daya Alam) yang berlimpah ruah diatas tananya sendiri untuk bergelimang kesejaterahan. Tiada yang meragukan kekayaan alam dari bumi Papua dari hasil hutan, hingga beragam jenis tambang. 

SEMUA ADA..

Namun segala macam kekayaan alam itu lebih banyak dinikmati orang luar bukan orang Papua yang sebenarnya paling berhak sebagai penikmat. Itulah kesalahan negara yang puluhan tahun dipelihara, harus kita katakan bahwa selama ini negara terjebak dalam kekeliruan dalam mengelolah SDA Papua.

Mereka selalu menyuarakan bahwa Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI, merupakan wilayah yang harus dipertahankan mati-matian. 

Tetapi itu semua hanya
sekedar retorika!!!!

Faktanya Papua terus diperlakukan berbeda ketimbang provinsi yang lainnya. Kini cara pandang negara terhadap Papua mulai berubah. Negara betul-betul menempatkan Papua sebagai anak kandung bukan lagi anak tiri atau anak pungut.

 

Sebagai anak kandung maka haruslah ikut menikmati kue pembangunan yang sama dengan wilayah lainya. Pendekatakan negara terhadap Papua juga mulai bergeser dengan kecenderungan melalui pendekatakan keamanan berubah menjadi pendekatan kesejaterahan. Pemerintah sadar betul bahwa kesenjangan pembangunan saat ini telah mematik perlawanan dari sebagian rakyat Papua.

Kita mengapresiasi dan mendukung penuh kebijakan baru pemerintah terhadap Papua.

Terlebih lagi political will itu tak sekedar kata-kata tetapi langsung direalisasikan dilapangan. 

Keputusan pemerintah untuk menyamakan harga premium di Papua ialah salah satunya. Sulit diterima dengan akal sehat bahwa selama puluhan tahun rakyat Papua harus membayar harga BBM puluhan kali lipat ketimbangan daerah lain padahal mereka sama sebagai warga negara RI. Bagaimana keadilan seluruh rakyat Indonesia kalau harga bensin di Nduga Papua 60 ribu sampai 100ribu per liter. Belum semen.

Dimana keadilan?

Bayangkan dulu subsidi BBM diera Presiden SBY sebesar Rp 300 triliun, tetapi kesenjangan terjadi begitu luar biasa, pemerintah harus memuji sikap rakyat Papua yang diam saja meski harus membeli BBM dengan harga selangit. Itulah yang sempat disindir oleh Presiden Jokowi bahwa di jawa hanya naik Rp. 1000, saja didemo selama 3 bulan sementara di Papua harga BBM Rp. 60.000 selama bertahun-tahun tidak ada yang demo. Dalam pemerintahan Presiden  Jokowi hanya dengan Rp. 800 miliar bisa mengatasi masalah BBM di Papua. 

Kita juga menaruh hormat dengan langkah pemerintah menggenjot infrastruktur jalan di Papua lewat proyek transpapua. 

Itulah solusi yang menggerakan perekonomian, membuka akses yang lebih mudah dan pada ujungnya menciptakan kesejaterahan. Demikian juga proyek elektrivikasi di Papua dengan tidak tanggung-tanggung pemerintah mengupayahkan seluruh distrik di Papua terang benderang pada tahun 2019. 

Memang masih banyak yang harus dibuat oleh pusat agar Papua bangkit dari keterbelakangan.

Pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan juga amat mendesak untuk dioptimalkan. Namun yang pasti apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan pemerintahannya adalah awal yang baik. Untuk memaksimalkan pembangunan di Papua negara tak cukup hanya menggelontorkan triliunan dana Otonomi Khusus, pengawasan agar dana setinggi langit itu tepat sasaran merupakan keniscayaan.

 

Membangun Papua juga perlu keterlibatan langsung dari petinggi negara sehingga rakyat Bumi Cenderawasih betul-betul merasakan adanya perhatian. 

Kita yakin asalkan langkah itu dilakukan secara konsisten, ironi dan anomali di Papua akan menjadi cerita lama serta dengan kepedulian maksimal pula yang dibutuhkan rakyat dikawasan terpencil lainnya. 

Ya Papua harus MERDEKA dari KEMISKINAN, KEBODOHAN serta KETERTINGGALAN.